Zulkifli Hasan tiba di kediaman Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam rangka silaturahmi dan menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Zulkifli Hasan tiba di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu pukul 14.59 WIB.

Acara silaturahmi ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, staf khusus sekaligus juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dari sisi PAN juga hadir Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soepomo, dan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan bersilaturahmi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk menyamakan frekuensi dan memperbanyak titik temu agar terbangun koalisi yang sepenuh hati, satu jiwa, dan satu perjuangan.

"Hal-hal detailnya nanti akan disampaikan oleh Bang Zulhas setelah pertemuan nanti," ucap Viva.

Sebelumnya, dalam acara "Silaturahmi Ramadhan" yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), dihadiri Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.

Ada dua koalisi yang hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.

Presiden RI Joko Widodo yang turut hadir dalam acara itu mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi.

"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi.